logo papnj5

Written by H. Achmad Fausi. S.H.I. on . Hits: 467

 Elegi Korban Perkosaan

 Oleh Achmad Fauzi

 Wakil Ketua Pengadilan Agama Penajam; kolumnis media nasional

 ilustrasi korban perkosaan

Malang nian nasib Yuyun. Gadis belia korban pemerkosaan 14 pemuda bejat. Di area kebun karet wilayah Rejang Lebong, Bengkulu, ia diperlakukan biadab. Tak hanya kehormatannya yang direnggut. Nyawanya juga dicabut dengan penyiksaan pemuda mabuk. Di media sosial tindakan pemerkosaan tersebut ramai dikutuk. Nyawa dan kehormatan perempuan sebagai makhluk ciptaan Tuhan demikian tak dihargai. Padahal Pasal 28 (g) UUD 1945 telah menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Orang tua korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya jika terbukti bersalah secara hukum.

Peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun memagnet perhatian dari banyak pihak karena tergolong keji dan menginjak rasa kemanusiaan.  Karena itu, sejumlah aktivis perempuan mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Begitu pula pembahasan draf RUU KUHP juga didesak untuk dikaji kembali secara komprehensif dan menyentuh akar persoalan perempuan. Sebab dalam RUU KUHP isu perkosaan masih ditempatkan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan bukan kejahatan terhadap badan. Menetapkan zina sebagai delik biasa bukan lagi delik aduan. Secara konseptual RUU tersebut mengandung masalah karena kurang memiliki atensi dalam menyelesaikan persoalan kejahatan seksual bagi perempuan.

Salah satu kriteria produk legislasi dikatakan memiliki mutu adalah apabila antar-peraturan perundang-undangan tidak saling bertabrakan. Karena itu, harmonisasi proses legislasi berbagai aturan terkait perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan seksual harus dilakukan secara cermat. Berbagai perbuatan yang tidak diatur dalam hukum posistif saat ini sedapat mungkin diakomodir agar hukum mampu bekerja mengatasi problem kekinian. Misalnya, unsur perbuatan intimidasi bernuansa seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, kontrasepsi/sterilisasi paksa, penyiksaan seksual, penghukuman bernuansa seksual, dan kontrol seksual termasuk aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Pemerintah menyadari bahwa Yuyun adalah personifikasi kaum perempuan dan anak yang menjadi korban minimnya perlindungan dari berbagai elemen. Makanya Presiden Joko Widodo menetapkan kejahatan perkosaan sebagai kejahatan luar biasa agar ke depan perlindungan perangkat negara dan proses hukumnya lebih serius. Sebagai masyarakat yang berperadaban, tindakan barbar tersebut memang layak diletakkan dalam sudut pandang kejahatan luar biasa agar perlindungan perempuan secara umum yang notabene kerap dilecehkan dalam kancah publik lebih terjamin.

Sebenarnya unsur perbuatan yang menyertai dalam setiap tragedi pemerkosaan perempuan acap berlapis-lapis. Mulai dari perbuatan pidana pemerkosaan, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, pembunuhan, hingga mabuk di area umum. Makanya penegak hukum juga kerap menjerat pasal berlapis dan tuntutan pidana maksimal kepada para pelaku. Dengan demikian aparat hukum berperan besar dalam memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, khususnya perempuan.

Tuntutan agar polisi, jaksa dan hakim bersikap tegas terhadap pelaku perkosaan karena, pertama, proses peradilan pidana belum sepenuhnya menjangkau pemulihan yang diderita yang dialami korban. Terutama menyangkut persoalan peranan pengadilan dalam mengalihkan perlindungan hukum ke dalam bentuk tanggungjawab sosial ketika korban kembali ke tengah-tengah masyarakat. Korban akan menghadapi sejumlah sikap apatis, cibiran dan alienasi dari masyarakat yang tak mudah untuk diabaikan begitu saja.

Kedua, pasal pidana perkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih belum mengatur batas minimal ancaman pidana. Hal ini membuka celah untuk “dipermainkan”. Pasal 285 KUHP menyatakan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Ketiadaan batasan minimal acaman pidana secara tidak langsung memberikan peluang penyalahgunaan wewenang bagi aparat hukum untuk menjerat pelaku sampai serendah-rendahnya. Hal ini kurang memberikan rasa keadilan bagi kepentingan dan hak-hak korban. Karena itu, DPR dalam membahas RUU KHUP perlu memperhatikan hal ini mengingat isu perkosaan telah menjadi keprihatinan bersama masyarakat. Perkosaan telah mejadi realitas masif yang harus segera diperangi.

Peran agama

Selain melalui pendekatan hukum perang melawan kejahatan seksual terhadap perempuan juga dapat dilakukan melalui pendekatan agama. Semakin langgengnya pelecehan seksual adalah bentuk nyata pemarginalan kaum perempuan dari gelanggang kesetaraan. Perkosaan mencerminkan wanita dipandang makhluk lemah yang harus menuruti dorongan birahi laki-laki. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tercatat sejak 1998 hingga 2010 terdapat 295.836 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebanyak 91.311 di antaranya kasus kekerasan seksual.

Terus berulangnya perkosaan dan berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan semakin menguatkan pentingnya peran agama dalam memberikan kerangka pemahaman tentang sosok perempuan dalam kancah publik. Agama dan cara pandang terhadap perempuan memiliki pengaruh besar dalam mendobrak kultur patriarki. Sehingga, selayaknya teks-teks bercorak misoginis diinterpretasi ulang sesuai kebutuhan zaman.

Jika membaca kembali secara kritis tentang wacana keperempuanan dalam fikih klasik, banyak sekali teks-teks misoginis yang dijadikan sebagai landasan dalam merumuskan fikih wanita, sehingga semakin memperkuat superioritas laki-laki atas wanita. Penafsiran secara serampangan atas teks suci semakin meneguhkan hasrat dan kuasa laki-laki sebagai harga mati yang tak boleh ditawar. Karena itu, pemahaman agama yang benar dengan mendudukkan posisi wanita secara terhormat dan setara akan menciptakan tata pergaulan yang jauh dari sikap melecehkan, merasa dominan dan underestimate.  

 

PENGALAMAN KEPENULISAN

  • Aktif menulis di berbagai media nasional maupun lokal, seperti Harian Kompas, Jawa Pos, Koran Tempo, Majalah Gatra, Media Indonesia, Suara Pembaruan, Jurnal Nasional, Koran Jakarta, Republika, Koran Kontan, Pikiran Rakyat, Sinar Harapan, Suara Karya, Radar Surabaya, Sriwijaya Post, Banjarmasin Post, Pontianak Post, Bangka Post, Tribun Kaltim, Kaltim Post, Balikpapan Pos, Lampung Post, Jurnal Millah, Jurnal La Riba, Jurnal Al Mawarid, Mimbar Hukum, Varia Peradilan, Majalah Komisi Yudisial dan lain-lain.

                                            

BUKU KARYA

  • Buku Pergulatan Hukum di Negeri Wani Piro (LeutikaPrio, Yogyakarta, 2012)
  • Anasir Kejahatan Peradilan (LeutikaPrio, Yogyakarta, 2013)
  • Korupsi dan Pengauatan Daulat Hukum (UII Press, Yogyakarta, 2015)

 

 

 

 

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Penajam
Jl. Provinsi KM. 8 Kel. Nipah-Nipah Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur - 76142
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Email Tabayun : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 6

7

Lokasi Kantor

Sosial Media

11

13

12

14